Isu- Isu Sektor Pertanian

1. Penyelundupan
Di tengah kerja keras petani, persoalan penyelundupan telah menghancurkan usaha mereka. Kasus harga gula yang jatuh hingga Rp 2.600 per kilogram, padahal biaya produksi Rp 3.100 per kilogram pada tahun 2002, menjadi bukti bahwa petani dibiarkan menghadapi produk ilegal.


Kasus penyelundupan beras yang semula selalu dibantah oleh pejabat pemerintah, yang ternyata banyak terjadi, menyebabkan petani padi di berbagai daerah tidak bisa lagi menikmati harga dasar sebesar Rp 1.725 per kilogram gabah kering giling seperti yang ditentukan pemerintah.


Tidak perlu menunggu 100 hari untuk menuntaskan kasus ini. Dua kasus, yaitu penyelundupan 73.000 ton gula pada tahun 2004 dan penyelundupan beras sebanyak 60.000 ton, bisa diselesaikan kurang dari 100 hari. Bila dua kasus ini dituntaskan dengan menangkap seluruh pelaku, ini menjadi sinyal positif bagi petani.


Tanpa banyak mengeluarkan anggaran, penuntasan kasus ini akan meningkatkan gairah petani dalam memproduksi sejumlah komoditas pertanian. Penuntasan kasus ini juga menjadi tolok ukur sejauh mana penindakan penyelundupan di negeri ini. Bila didiamkan, penyelundup akan kebal. Akibatnya, penyelundupan akan lebih marak lagi. Belajar dari pemerintahan yang lalu, penuntasan kasus ini sangat membutuhkan koordinasi di antara anggota kabinet, mulai dari Menteri Keuangan yang membawahi Bea dan Cukai, kepolisian, hingga kejaksaan.

Seorang mantan menteri mengeluhkan betapa sulitnya untuk berkoordinasi dalam penuntasan kasus penyelundupan itu. Bisakah pemerintahan yang baru menghilangkan kendala ini? Kita tunggu.

2. Konversi lahan
Pertumbuhan penduduk yang cepat diikuti dengan kebutuhan perumahan menjadikan lahan- lahan pertanian menciut di berbagai daerah. Lahan petani yang sempit makin terfragmentasi akibat kebutuhan perumahan dan lahan industri. Di sisi lain, daya tarik sektor pertanian yang terus menurun menjadikan petani cenderung melepas kepemilikan lahannya.


Petani lebih memilih bekerja di sektor informal dibandingkan dengan bertahan di sektor pertanian. Pelepasan kepemilikan lahan itu cenderung diikuti dengan alih fungsi lahan. Beberapa waktu yang lalu pemerintah telah memberi perhatian pada masalah ini. Salah satu yang penting dan diperlukan dalam masalah ini adalah data kecepatan konversi lahan per tahun. Dari data ini bisa diperkirakan dampak-dampak konversi itu.


Bukan hanya itu, kebijakan pemerintah lainnya juga bisa terarah, seperti kebijakan pembangunan perumahan dan kebijakan pembangunan jalan raya. Selama ini perumahan dan jalan raya mudah sekali mengambil lahan pertanian kelas satu atau yang beririgasi teknis.

Masalah konversi lahan juga bisa teratasi bila pemerintah daerah sangat ketat dalam hal penataan ruang. Pemerintah daerah harus tegas melarang pembangunan perumahan dan industri yang hendak menggunakan lahan di kawasan pertanian.

3. Penyakit hewan
Masalah peternakan kadang disepelekan. Dengan perkembangan perdagangan dunia yang diikuti dengan makin meningkatnya lalu lintas produk pertanian antarnegara, masalah penyakit hewan makin perlu dicermati.

Ketegasan pemerintah dan pengetahuan yang mencukupi mengenai masalah perdagangan internasional diperlukan dalam menghambat masuknya berbagai jenis penyakit hewan dari luar negeri. Wabah penyakit mulut dan kuku, flu burung, dan penyakit sapi gila di beberapa negara cukup menjadi pelajaran yang berharga bagi kita bahwa penyakit itu telah menghancurkan pertanian sejumlah negara.

Ketegasan pemerintah untuk menolak berbagai produk pertanian yang diduga membawa penyakit sangat diperlukan karena Indonesia merupakan satu di antara lima negara di dunia yang bebas penyakit mulut dan kuku serta sapi gila. Keraguan pemerintah kadang menjadi bulan-bulanan sejumlah oknum pengusaha untuk memaksakan produk itu tetap masuk.

Kerugian yang sangat besar dialami oleh sejumlah negara Eropa karena diserang penyakit itu. Di masa mendatang berbagai penyakit baru sangat mungkin akan muncul. Lembaga karantina yang kuat sangat dibutuhkan. Dari berbagai perbincangan dengan sejumlah petugas karantina di lapangan diketahui jumlah tenaga dan alat masih jauh dari cukup.

Akan tetapi, kekurangan itu masih bisa diatasi dengan ketegasan dari pemerintah yang menolak produk tersebut. Petugas karantina di lapangan bisa berdiri tegak dan percaya diri bila tidak ada kongkalikong antara oknum pengusaha dan pejabat pemerintah.

4. Produk impor
Berbagai produk pertanian impor telah masuk ke negeri ini. Sangat diperlukan sikap dan pandangan pemerintah mengenai produk-produk ini. Sikap dan pandangan ini akan memberi visi yang jelas bagi dunia usaha, peneliti, dan Departemen Pertanian dalam menjalankan kegiatan.

Isu-isu produk impor sangat sensitif bagi petani. Akan tetapi, melarangnya secara total juga akan mempersulit diplomasi perdagangan internasional. Serangan balik akan diterima jika tidak berhati-hati dalam melakukan pelarangan.

Apa pun yang diputuskan harus memberi gambaran yang jelas bagi semua pihak yang disertai dengan berbagai keuntungan dan risikonya. Keberanian pemerintah untuk membuat keputusan sangat diperlukan. Contoh yang jelas adalah dikeluarkannya kebijakan pengaturan impor gula dan penutupan impor beras yang dilakukan Depperindag beberapa waktu yang lalu.

Semula kebijakan itu dikhawatirkan akan dipermasalahkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), tetapi ternyata hingga sekarang tidak ada anggota WTO yang mempermasalahkan langkah berani pemerintah itu.

Di sisi lain harus disadari oleh semua pihak, beberapa produk pertanian untuk sementara memang harus diimpor karena keterbatasan kita. Kajian-kajian yang mendalam untuk sejumlah komoditas, seperti impor sapi, impor gula, impor jagung, impor kedelai, impor buah-buahan, harus dilakukan.

5. Kekeringan
Isu sensitif lainnya di sektor pertanian adalah kekeringan. Di kalangan media massa, isu kekeringan kerap kali menjadi isu yang seksi sehingga begitu muncul kekeringan di suatu daerah gampang sekali diangkat menjadi isu yang besar. Padahal, kerap kali isu kekeringan hanyalah isu lokal.

Meski demikian, pemerintah harus melihat kenyataan rusaknya lingkungan di daerah tangkapan air sedemikian parah telah menjadikan kekeringan makin parah, hingga tanpa penyimpangan iklim pun kekeringan sudah sangat parah. Lihat saja kekeringan tahun lalu di atas 400.000 hektar dengan lahan puso sekitar 100.000 hektar, padahal pada waktu itu tidak terjadi penyimpangan.

Pemerintah tidak perlu menutup-nutupi kasus kekeringan. Cara-cara lama menutupi sebuah kasus dengan tujuan menenangkan rakyat tidak perlu lagi dilakukan. Keterbukaan dalam kasus ini yang diikuti dengan sejumlah upaya yang akan dilakukan pemerintah akan menenangkan petani dan masyarakat.

Jaminan pasokan pangan perlu dikedepankan karena sering terjadi isu kekeringan dimanfaatkan oleh spekulan untuk menimbun ataupun mengimpor secara besar-besaran sejumlah produk pertanian. Di sisi lain, keterbukaan soal kekeringan sedini mungkin akan menumbuhkan inovasi di kalangan petani. Di banyak daerah sudah terbukti petani secara swadaya akan berusaha mengurangi dampak kekeringan, seperti mengusahakan pompa dan mempercepat penanaman.

6. Bioteknologi
Isu bioteknologi, lebih tepatnya isu produk transgenik, dalam bidang pertanian akan makin muncul ke permukaan. Pertanyaannya, produk transgenik akan menjadi solusi atau menjadi masalah bagi kita? Kejelasan sikap pemerintah akan memberi gambaran yang jelas bagi dunia usaha dan peneliti untuk mengembangkan produk ini.

Kasus kapas transgenik beberapa waktu lalu telah menjadikan isu produk transgenik menjadi sangat sensitif dan melenceng. Kesalahan-kesalahan prosedur yang disertai dugaan suap telah membuat perdebatan terkait produk-produk transgenik menjadi tidak produktif.

Pemerintah perlu membuka kembali kasus kapas transgenik ini untuk memperlihatkan kepada publik tentang persoalan yang sebenarnya. Apalagi perusahaan yang mengembangkan kapas itu telah melaporkan adanya sejumlah dugaan suap dan penyalahgunaan dana dalam kasus itu.

Ini diperlukan agar perdebatan produk transgenik menjadi perdebatan yang sehat, yaitu perdebatan mengenai kemungkinan untung dan ruginya. Sebagian besar lembaga swadaya masyarakat menolak introduksi produk ini. Di sisi lain, akibat persoalan pangan telah menjadikan sejumlah negara membuka terhadap produk ini.

Paling tidak China dan Thailand telah memperbolehkan pengembangan produk ini. Untuk itulah transparansi dan ketegasan sikap dari pemerintah diperlukan dalam membuat pilihan kebijakan menyangkut produk transgenik.

7. Isu lainnya
Berbagai isu lainnya masih akan mewarnai sektor pertanian kita pada beberapa tahun mendatang. Isu perdagangan internasional dan perjuangan kita di forum dunia menjadi salah satu kunci penting bagi perlindungan sektor pertanian. Banyak negara mengambil pilihan melindungi petani dalam negeri daripada membiarkannya masuk pasar bebas. Kita memilih yang mana?

Persoalan harga dasar gabah, kelangkaan pupuk, banjir, tekanan produk impor juga masih akan menjadi persoalan bagi petani. Sengketa perdagangan internasional terkait produk pertanian juga bisa muncul.

Kurangnya ketertarikan tenaga kerja muda di sektor pertanian mulai muncul. Generasi muda cenderung meninggalkan sektor pertanian, untuk itu mekanisasi pertanian perlu menjadi alternatif pemecahan. Masih banyak isu pertanian lainnya yang memerlukan perhatian pemerintah.

Pemilihan umum telah usai, pemerintah baru telah terbentuk, kini saatnya petani menagih janji! Petani hanya menginginkan agar pemerintah memberi iklim usaha yang nyaman bagi mereka.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 komentar:

Peni Mayflet mengatakan...

nice blogg, lucuu deh..